Menteri Agraria Akan Audit Kepala Daerah Yang Tolak PBB Dihapus
Foto: Menteri Ferry Mursyidan ke KPK. ©2014 Patroli Sumedang
Reporter: Rendy Saputra
Beberapa kepala daerah di Indonesia tidak semua sepakat dengan wacana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada 2016 mendatang. Sebab PBB sendiri dianggap sebagai kontribusi terbesar untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Mengenai bersikerasnya Kepala Daerah untuk tetap memberlakukan PBB terhadap semua bangunan dan tanah, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Ferry Mursyidan Baldan menantang tegas.
Menteri asal Partai NasDem tersebut mendesak kepala daerah untuk melakukan audit PBB untuk memastikan apakah PAD berkurang signifikan atas kebijakan itu. "Ketika banyak kepala daerah menolak, saya tantang mari kita audit. Kalau ada sampai 40 persen PAD kurang karena kebijakan kami, akan kami batalkan. Tapi tolong audit dulu," katanya dalam seminar terkait Tata Ruang di Kampus ITB, Sabtu (7/2).
Penghapusan ini lanjut Ferry akan dilakukan khusus untuk rumah hunian yang tidak berkategori mewah. Untuk memperjelas kategori yang tetap terkena pajak, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan membuat klasifikasi rumah mewah.
"Kita akan membuat klasifikasi rumah mewah, kalau punya rumah dua apalagi dikos-koskan apakah kena pajak? Ya kena. Warung untuk sumber naskahnya tidak. Karena negeri harus melindungi hak-hak hidup dasar," terangnya.
0 Komentar untuk "Menteri Agraria Akan Audit Kepala Daerah Yang Tolak PBB Dihapus"